Oleh Muhamad Fadli
Saya akan mengulas sedikit dari film dokumenter atau video yang direlease oleh akun Watchdoc Documentary di kanal YouTube dengan judul "Pesta Oligarki". Watchdoc Documentary sendiri didirikan oleh dua orang jurnalis yaitu Andhy Pancasila Kurniawan dan Dandhy Laksono.
Video ini release menjelang pelantikan presiden yang baru, transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto. Video ini menyajikan catatan kritisisme tentang demokrasi dan gagalnya demokrasi oleh partai-partai itu sendiri.
Video ini mereview saat pemilu disebut sebagai pesta demokrasi, istilah yang pernah populer disampaikan Pak Soeharto Tahun 1982, kemudian istilah ini juga disampaikan kembali oleh Pak Jokowi. Kata Pak Harto, "Pemilu harus dirasakan sebagai pesta poranya demokrasi, sebagai penggunaan hak demokrasi yang bertanggung jawab dan sama sekali tidak berubah menjadi sesuatu yang menegangkan dan mencekam".
Namun, pernyataan itu sejatinya jauh panggang dari api. Layaknya pesta, warga hanya tamu yang menikmati hiburan saat disajikan pesta demokrasi.
Nyatanya, partai hanya mementingkan kelompoknya tidak ada lagi ideologi tetapi partai-partai yang ada seperti bisnis kompromi.
Ada beberapa pakar yang menjadi narasumber dalam video ini, dan menyampaikan kegelisahannya terkait demokrasi yang ada. Kemudian, ada contoh kasuistik pembangunan yang tidak pro rakyat yang terjadi di Lampung yakni petani singkong, lahan mereka digusur dengan dalih pembangunan serta diminta pergi dari lahan yang sudah mereka garap-garap bertahun-tahun dengan paksa.
Para pakar yang menjadi narasumber menggugat sistem demokrasi yang ada hari ini, kemudian menyampaikan bahwa terdapat kerusakan etik demokrasi saat ada keputusan MK yang menguntungkan anak presiden dan bisa maju di kontestasi pemilihan presiden akibat dari putusan tersebut.
Berkat putusan tersebut serta mundurnya demokrasi, para guru besar dan akademisi angkat bicara dan menyampaikan keresahannya, namun mereka dianggap sebagai partisan politik saja. Narasumber menyampaikan bahwa jika pendapat akademisi diabaikan, akan menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena terlalu condong kepada kekuasaan dan bukan kepada kepentingan publik atau masyarakat.
Jika ketidakpercayaan kepada akademisi dan guru besar ini berlanjut, bisa-bisa tatakelola pemerintahan akan gagal, bahkan negara kita akan gagal.
Dalam video tersebut juga terdapat informasi mengenai pengadilan rakyat bagi pejabat yang menyalah gunakan kekuasaan. Politikus yang culas dan mengerdilkan demokrasi.
Narasumber juga menyampaikan istilah intelektual kelas kambing , yakni kerjaan bagi para intelektual atau politisi yang bohong saja, seperti 4x4= 20.
Sidang rakyat atau mahkamah rakyat ini dicetuskan oleh Bertrand russel dan Jean Paul sartre. Pada tahun 2015, Indonesia pernah digugat pada International People's Tribunal di Deen Haag Belanda atas peristiwa HAM Berat 1965.
Mahkamah rakyat ini, menurut narasumber ialah menyuarakan hal-hal yang tersembunyi di warung-warung sayur dan dibawa ke mahkamah rakyat.
Akhir-akhir video ini, memaparkan terkait dengan data korupsi dari ICW tahun 2022 pada sektor Sumber daya alam Indonesia mengalami kerugian 7 Triliun rupiah. PPATK mencatat nilai pencucian uang hasil korupsi di sektor Sumber daya alam ialah 38 Triliun Rupiah. Serta ada insiden yang terjadi di sepakbola yaitu peristiwa Kanjuruhan.
Masing-masing dari narasumber menyampaikan nilai pemilu atau demokrasi di Indonesia saat ini. Mereka memberikan nilai variasi ada yang 2 dan bahkan tidak ada nilainya demokrasi saat ini karena beliau menganggap demokrasi yang ada saati ini hanya pesta oligarki.
Demikian review video dari kanal akun Watchdoc Documentary, terimakasih sebelumnya.
0 Komentar